Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Dinas Pendidikan Provinsi NTB Apresiasi Ditjen PAUD dan Dikmas

Dinas Pendidikan Provinsi NTB Apresiasi Ditjen PAUD dan Dikmas

13 Februari 2018 14:29:13

Lombok, PAUD dan Dikmas. Koordinasi dan kerja sama pusat dan daerah dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan demi terciptanya program dan kinerja pemerintah, sehingga benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu dirasakan jajaran pemerintan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas kehadiran BP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang menjadi kepanjangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktrorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. ”Saya sangat mengapresiasikan Drektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), karena sudah mau menempatkan salah satu Unit pelaksana Teknis (UPT)nya di NTB,” ujar Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi NTB Sukran saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Senin (12/2) Menurutnya, dengan adanya UPT PAUD dan Dikmas di wilayah kerjanya, Dinas Pendidikan Provinsi NTB sangat terbantu dengan berbagai program dan kegiatan yang ada di Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas, sehingga pendidikan nonformal dapat tertangani secara maksimal. Salah satunya melalui bantuan pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat atau kesetaraan. ”Walaupun saat ini anggaran bantuannya masih kecil, namun dapat menjadi stimulan bagi Dinas untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan program dan anggaran dari APBD dalam penuntasan pendidikan, khusus pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,” ujarnya. . Dalam kegiatan yang bertemakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Memperkuat Pendidikan Nasional. Syukran menambahkan Provinsi NTB sangat serius menangani permasalahan pendidikan khususnya pendidikan kesetaraan di wilayah kerjanya. Ditambahkan Syukran bahwa lembaganya menyiasati agar ada dana untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dengan cara menjadikannya sebagai dana bantuan sosial (bansos) melalui BPKAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Demikian juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan berlakuknya Undang-undang nomor 23 itu Dinas Pendidikan Provinsi tidak dapat secara langsung mengalokasi anggaran. Sehingga kita menggunakan skenario lain yaitu memasukkan PAUD melalui bidang kebudayaan yang bisa lintas ke semua bidang. Disampaikan oleh syukran, Kepala Dinas Pendidikan sangat tegas dalam menjalankan peraturan yang ada sehingga saat ini Dinas terus mempertajam Peraturan Daerah (Perda), agar Dinas Provinsi dapat berperan serta dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan salah satunya melalui program lintas instansi, yaitu program Generasi Emas NTB. (Tim Warta/MHF/KS) Semua Berita