Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

SPM Memberikan Angin Segar Bagi PAUD Dan Dikmas

SPM Memberikan Angin Segar Bagi PAUD Dan Dikmas
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar (ketiga dari kanan), sedang berbincang-bincang dengan forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lombok Barat, Lombok Tengah dan Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lombok Barat. Selasa (13/2). (Fotographer: MHF)

13 Februari 2018 14:51:13

Mataram, PAUD dan Dikmas. Hadirnya Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberi angin segar bagi pendidikan, khususnya pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Pasalnya,pendidikan nonformal dan PAUD sering dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar saat mengunjungi dan berdialog bersama Forum PKBM Nusa Tenggara Barat di PKBM AlHusna Lombok, Rabu (13/2). Menurutnya, dengan hadirnya SPM ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar bagi warganya. Terutama masalah pendidikan. “SPM ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan,tak terkecuali pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Karena masih banyak pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan APBD untuk pendidikan anak usia dini dan kesetaraan,menggantungkan bantuan pemerintah pusat,“ papar Harris. Padahal pendidikan nonformal,kata Harris,sangat membantu peningkatan kualitas dan keahlian sumber daya manusia, terutama anak-anak putus sekolah yang notabene kebanyakan dari keluarga tidak mampu dan miskin. “Dengan SPM ini pemerintah daerah bisa meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan dan paud di daerah masing-masing. Dana pusat bisa menjadi stimulan,dan daerah bisa mengalokasikan secara maksimal,” harapnya. Harris juga mengingatkan pemerintah daerah dan pelaku pendidikan masyarakat agar membantu administrasi dan memenuhi 8 standar pendidikan serta terakreditasi. “Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke daerah, asalkan daerah tersebut meminta. Tahun ini rencananya ada BOP untuk kesetaraan, tugas bapak ibu pengelola membuat lembaganya minimal memenuhi 8 standar pendidikan, setidaknya terakdetisi. Karena itu salah satu standar mutu pendidikan dan syarat mendapatkan bantuan,” ungkap Harris. Pada kunjungan ke SKB dan PKBM sebagai rangkaian dari agenda Rakornas PAUD dan Dikmas itu,Harris menyampaikan bahwa pihaknya pada akhir tahun ajaran ini akan meluncurkan kurikulum berbasis kompetensi bagi pendidikan kesetaraan,sebuah sistem modul belajar mandiri,seperti belajar di Universitas Terbuka. Juga tengah memperjuangkan agar pelaku pendidikan masyarakat diperhatikan pemerintah dan masuk dalam undang-undang. “Tenaga pendidik nonformal agar tersertifikasi dan mendapatkan tunjangan, terkendala oleh Undang-undang guru dan dosen. Karena tidak menyebutkan tutor, pamong atau berbagai istilah tenaga pendidik di nonformal, oleh karena itu ke depan kami berjuang agar UU guru & dosen menyebutkan tenaga pendidik nonformal, dan kita saat ini berjuang agar tenaga pendidik mendapatkan tunjangan dan saat ini tinggal menunggu ACC dari presiden,” papar Harris. (Tim Warta/MHF/KS) Semua Berita