Logo Sahabat Keluarga

DITBINPAUD

Direktorat Pembinaan PAUD menyelenggarakan pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:

  • Subdit Program dan Evaluasi
  • Subdit Pendidikan Orang Tua
  • Subdit Pendidikan Anak dan Remaja
  • Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
  • Subbagian Tata Usaha

FUNGSI

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini
  2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola
  3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik
  4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
  5. Per mbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia
  6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu
  7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola
  8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
  9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan
  10. Pelaksanaan administrasi Direktorat

PROGRAM UNGGULAN

PAUD holis k integra f (PAUD HI) dak hanya memberikan layanan pendidikan bagi anak, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, kasih sayang, pola pengasuhan dan perlindungan yang baik

Layanan PAUD HI telah menjadi komitmen nasional. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI. Oleh sebab itu, PAUD HI menjadi upaya pemerintah pusat, daerah, organisasi mitra, dan masyarakat secara bersama atau terintegrasi dalam memberikan layanan kepada anak usia dini.

Kemendikbud telah mencanangkan Prasekolah Setahun. Maksud program ini adalah se ap anak harus mendapatkan layanan PAUD minimal satu tahun, sebelum masuk Sekolah Dasar (SD). Program ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) target 4.2 yang menjamin seluruh anak laki laki dan perempuan mendapatkan layanan prasekolah yang berkualitas pada tahun 2030

Kemendikbud berharap se ap desa di Indonesia memiliki minimal satu lembaga PAUD. Sebab, se ap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan PAUD yang berkualitas, dimanapun mereka berada, baik di kota maupun di desa.

Salah satu upaya untuk memberikan layanan PAUD hingga ke seluruh pelosok desa, Kemendikbud memberikan bantuan untuk menyelenggarakan PAUD di wilayah marginal, daerah terluar, terdepan dan ter nggal (3T).

Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan (DAK BOP) Nonfi sik PAUD merupakan anggaran dari pemerintah pusat yang ditransfer ke pemerintah daerah. DAK BOP Nonfi sik untuk lembaga PAUD mulai diberikan pada tahun 2016, dan jumlahnya terus meningkat se ap tahun. Pada tahun 2016, jumlahnya sebesar Rp 2,28 triliiun. Lantas, pada tahun 2014 jumlahnya meningkat tajam menjadi Rp 4,47 triliun.

DAK BOP Nonfi sik PAUD diberikan berdasarkan data peserta didik yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diinput oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD. Oleh sebab itu, seluruh penyelenggara PAUD harus terus melakukan pemutakhiran data.

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan ini mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan layanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan yang bermutu.

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Pelayanan tersebut melipu pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan, dan layanan sosial. Pelayanan tersebut berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat.

Kunjungi Laman Anggun PAUD

ATAS