Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Demi Efektivitas, Unit Pelaksana Teknis Ikut Salurkan Bantuan

Demi Efektivitas, Unit Pelaksana Teknis Ikut Salurkan Bantuan
Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog bersama dengan membahas program Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2013

10 Januari 2013 00:00:00

JAKARTA. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) kini ikut menyalurkan bantuan. Ini merupakan strategi agar kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) tetap efektif dan efesien, setelah sejumlah besar dana dekosentrasi diputuskan ditarik ke pusat

Demikian benang merah pada  Rapat Rencana Program dan Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) 2013 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog di Jakarta, Kamis (10/1).

Pada anggaran 2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan dana dekosentrasi Ditjen PAUDNI dipangkas sebesar 95,8 persen dari tahun lalu. Penarikan sejumlah besar dana dekosentrasi ke pusat itu membuat beban  satuan kerja di Ditjen PAUDNI, termasuk Direktorat PPAUD menjadi besar.

Tahun ini, Direktorat PPAUD harus mengelola anggaran dana pusat sebesarRp644,75 miliar. Dibandingkan tahun lalu, di mana sebagian besar dana didekosentrasikan, jumlah yang harus dikelola langsung oleh Direkotrat PPAUD saat ini jauh meningkat. Tahun lalu, Direktorat PPAUD hanya mengelola dana pusat sebesar Rp215,45 miliar

Untuk itu, agar kinerja Ditjen PAUDNI tetap efektif dan efesien, maka anggaran sebesar Rp143.63 miliar pada Direktorat PPAUD pun dikuasakan kepada unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Ditjen PAUDNI. Meskipun demikian, pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetap ada pada Direktorat PPAUD.

Dengan anggaran tersebut, ada lima program kerja yang dilaksanakan oleh UPT. Program-program tersebut adalah pemberian bantuan rintisan PAUD baru, bantuan pendampingan lembaga PAUD, bantuan penguatan PAUD Rintisan, manajemen pengelolaan bantuan, dan orientasi pembelajaran bagi pendidik dari PAUD rintisan.

Dalam mengemban tugas ini, seluruh UPT di lingkungan Ditjen PAUDNI telah menyatakan kesiapannya. “Kami siap dan optimistis dalam melakukan tugas ini. Untuk mempercepat pelaksanaan program, kami harap petunjuk teknis (juknis) dan kurikulum bisa cepat disusun. Kami juga berharap UPT dilibatkan dalam penyusunan juknis tersebut,” kata Kepala Balai Pengembangan PAUDNI Regional I Medan Drs. Irwan Safe’i di tengah-tengah kegiatan tersebut.

 

Pemda Tetap Berperan

Meskipun tahun ini sebagian besar dana dekosentrasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) ditarik ke Pusat, namun pemerintah daerah akan tetap telibat pada penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD.

Tahun ini, Ditjen PAUDNI melalui Direktorat PPAUD akan memberikan BOP pada 45.000 lembaga yang tersebar di 33 provinsi. Tiap lembaga direncanakan akan mendapat Rp7,2 juta.

Pada penyaluran dana tersebut, Direktorat PPAUD akan menjadi eksekutor. Sementara itu, Pemerintah Kota dan Kabupaten akan berperan dalam hal melakukan verifikasi dan visitasi.

Sebagai penghubung, Pemerintah Provinsi akan berperan dalam menjemput dokumen akad, kuitansi, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) lembaga dalam pertemuan tingkat Kota/Kab. Pemerintah Provinsi juga akan menyerahkan hororarium Penanggung Jawab dan Panitia Verifikasi Tingkat Kabupaten dan Kota. (Dina Julita/HK)

Semua Berita