Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Penyusunan Standar Kompetensi Jadi Prioritas Ditbinsuslat

Penyusunan Standar Kompetensi Jadi Prioritas Ditbinsuslat
Dirjen PAUDNI saat memimpin rapat program kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2013, kamis (10/1/2013)

09 Januari 2013 00:00:00

JAKARTA. Penyusunan standar kompetensi untuk acuan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) harus dijadikan prioritas pada program kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat). Saat ini, baru 26 dari 65 jenis kursus terstruktur yang telah memiliki standar kompetensi lulusan (SKL) dan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Demikianlah yang dinyatakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, pada Rapat Capaian tahun 2012 dan Program Ditbinsuslat tahun 2013 di Jakarta, Rabu (9/1).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Ditbinsuslat menyusun SKL dan  KBK yang merujuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Saat ini, sudah ada 26 SKL yang sudah disahkan. Akan tetapi, setelah Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia diterbitkan, maka 26 SKL itu perlu dikaji kembali. Tahun 2012, ada 13 SKL lama dan 6 SKL baru yang telah selesai dikaji. Sepuluh di antaranya telah disahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

SKKNI merupakan ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Standar kompetensi tidak berarti hanya kemampuan menyelesaikan suatu tugas, tetapi dilandasi pula bagaimana serta mengapa tugas itu dikerjakan. Standar tersebut disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans).

Meskipun kewenangan SKKNI berada di bawah Kemnakertrans, tapi penyusunan dapat dilakukan oleh Kementerian terkait. Hingga saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditbinsuslat sudah menyusun 27 SKKNI. Di antara keseluruhan itu, sebanyak 19 SKKNI sudah ditetapkan Kemnakertrans, 5 SKKNI sudah diajukan untuk disahkan, dan 3 SKKNI tengah melalui tahap finalisasi.

Tahun ini, Lydia yang juga akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi meminta agar Ditbinsuslat memberikan perhatian pada penyusunan SKKNI. “Harus ada target kapan semua jenis kursus memiliki SKKNI,” kata Reni.

Reni menyatakan bahwa SKKNI untuk semua jenis LKP terstuktur sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat.  Hal ini juga yang menjadi acuan kinerja LKP dalam menghasilkan lulusan yang berkompetensi. Oleh karena itulah prioritas untuk penyusunan SKKNI sangat dibutuhkan.

Tiap jenis LKP, tentunya LKP yang terstruktur, seyogyanya sudah memiliki acuan standar kompetensi. LKP terstruktur adalah jenis kursus keterampilan yang harus didesain sedemikian rupa sehingga lulusannya wajib memiliki kompetensi berstandar nasional atau internasional, dan diakui oleh dunia usaha dan industri.

Daya Serap Ditbinsuslat Lampaui Target

Sementara itu, pada kegiatan yang sama, diungkapkan bahwa Ditbinsuslat berhasil melampaui target daya serap anggaran 2012. Dari target 96 persen, Ditbinsuslat berhasil mencapai target 96,26 persen. Keberhasilan ini merupakan salah satu pendorong bagi prestasi Ditjen PAUDNI dalam mencapai daya serap tertinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.

“Saya ucapkan selamat untuk capaian Ditbinsuslat. Untuk target daya serap tahun depan, yaitu sebesar 98 persen tentunya diperlukan kerja yang lebih keras lagi,” kata Reni.

Tahun lalu, Ditbinsuslat memperoleh anggaran Rp261, 82 miliar. Dari keseluruhan anggaran itu didekosentrasikan ke daerah sebesar Rp126 miliar. Sepanjang tahun, dana sebesar Rp249,16 miliar berhasil diserap, yakni di pusat sebesar Rp130,34 miliar dan dekon sebesar Rp 118 miliar. Tahun ini, anggaran Ditbinsuslat turun menjadi Rp211, 82 miliar. (Dina Julita/HK)

Semua Berita