Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Masih Ada Kesenjangan pada Akses PAUD

Masih Ada Kesenjangan pada Akses PAUD
Ditjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog saat membuka kegiatan Workshop Sosialisasi Program PAUD bersama Bunda PAUD Se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jakarta, 17/12/2012

18 Desember 2012 00:00:00

JAKARTA. Angka kemiskinan di Indonesia semakin berkurang, namun hal itu tak mengurangi kesenjangan anak dari keluarga miskin dan kaya dalam memperoleh akses pendidikan anak usia dini (PAUD). Untuk itu, diperlukan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog di tengah kegiatan Workshop Sosialisasi Program PAUD Bersama Bunda PAUD se-Indonesia di Jakarta, Senin (17/12).

Gap (kesenjangan) antara yang kaya dan miskin masih tinggi. PAUD lebih banyak diakses oleh anak dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Jika ini dibiarkan gap ini akan terus bertambah lebar di masa depan,” ujar psikolog keberbakatan anak yang akrab dipanggil Reni Akbar-Hawadi ini.

Dijelaskan Reni, menurut penelitian para ahli neurologi, anak yang memperoleh pendidikan yang baik pada usia dini dapat memaksimalkan potensi dirinya serta dapat bertumbuh kembang secara lebih baik. Oleh karena itu, jika akses PAUD pada keluarga ekonomi rendah tidak diperluas, maka kesenjangan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan akan semakin jauh.

Untuk itu, dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia memiliki strategi Pro-Poor (pengentasan kemiskinan), Pro-Growth (pertumbuhan), Pro-Job (penyerapan tenaga kerja), Pro-Environment (pelestarian lingkungan).

Sementara itu, dalam hal ini Direktorat Jenderal PAUDNI akan memperluas sebaran akses PAUD melalui gerakan “satu desa satu PAUD”. Dengan demikian anak usia dini dari berbagai kalangan dan wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, baik miskin atapun kaya, bisa mendapatkan pendidikan.

“Artinya, dalam satu desa minimal terdapat satu PAUD. Jika sudah tercapai, maka tingkatkan lagi menjadi ‘satu RW satu PAUD’ seperti yang sudah ada di Yogyakarta,” ujar Reni.

Dijelaskan Reni, saat ini angka partisipasi kasar (APK) PAUD Nasional (termasuk Raudhatul Athfal di bawah binaan Kementerian Agama, dan satuan PAUD sejenis lainnya) baru mencapai 34,54 persen, yaitu sebanyak 10.401.708 anak yang terlayani. Masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target 75 persen APK PAUD Nasional pada tahun 2015.

Salah satu strategi untuk mencapai target itu, para Bunda PAUD dari tingkat Nasional hingga tingkat kota dan kabupaten telah dikukuhkan. Bunda PAUD adalah para istri kepala daerah yang menjadi figur sentral ibu di wilayahnya. Tahun 2013, Bunda PAUD di tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa direncanakan bisa dikukuhkan seluruhnya.  Diharapkan keberadaan Bunda PAUD ini akan meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap PAUD. (Dina Julita/HK)

Semua Berita