Ditjen PAUD-Dikmas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Dirjen PAUDNI: Standarkan Biaya dan Layanan

Dirjen PAUDNI: Standarkan Biaya dan Layanan
JAKARTA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dirjen PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menekankan konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

25 Juli 2012 00:00:00

JAKARTA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dirjen PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menekankan konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini untuk menghindari perbedaan pelayanan.

Demikian disampaikan oleh Dirjen PAUDNI pada rapat kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di lingkungan Ditjen PAUDNI di Jakarta, Senin (23/7).

“Dalam pembayaran honorarium misalnya, berikan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Jangan ada perbedaan pembayaran oleh PPK satu dengan yang lainnya. Lakukan pula dengan sesegera mungkin. Bayarlah upah sebelum keringatnya kering,” ujar Reni Akbar Hawadi, panggilan akrab Lydia.

Oleh karena itu, Reni menyatakan dalam menyusun anggaran 2013 para PPK mesti duduk bersama untuk membuat standar biaya kegiatan yang dipergunakan dalam menyusun RKA-K/L di lingkungan Ditjen PAUDNI. Tidak hanya dalam pembayaran honorarium narasumber dan panitia, tapi juga biaya paket kegiatan untuk penginapan, transport kegiatan (pesawat dan darat), alat tulis kantor (ATK), dan perlengkapan peserta.

“Tidak boleh terjadi perbedaan yang signifikan dalam pembayaran oleh PPK yang satu dengan yang lainnya,” ujar Reni.

Dirjen PAUDNI juga menyatakan meskipun keseragaman pembiayaan dalam setiap kegiatan sudah diupayakan, namun dalam pelaksanaannya tetap terjadi perbedaan. Ia mengharapkan pada tahun 2013, hal ini dapat diseragamkan sesuai kesepakatan yang dibuat PPK.

“Untuk itu, perlu dibuat struktur anggaran agar memudahkan dalam  penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 di lingkungan Ditjen PAUDNI, sehingga pertanggungjawaban keuangan lebih akurat dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, Reni juga menyatakan penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun 2013 harus berpedoman pada standar biaya yang berlaku. Ditegaskan oleh dia, dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pihak yang memegang peranan dan menentukan keputusan adalah PPK, sementara BPP hanya sebagai pelaksana dan juru bayar.

 

Diklat Bagi Pejabat Perbendaharaan

Terkait sumber daya pejabat perbendaharaan, ia menyatakan setiap PPK harus bersertifikasi pengadaan barang dan jasa. Sekarang, baru 62 persen PPK di Ditjen PAUDNI yang memiliki kualifikasi tersebut. Selain itu, Reni juga menganjurkan kepada para BPP untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan negara. Baru 19 persen BPP yang telah mengikuti diklat tersebut saat ini.

“Meskipun tidak ada ketentuan, tapi alangkah baiknya jika BPP mengikuti diklat tersebut untuk meningkatkan kualitas diri,” ujar Reni.

Untuk itu, ia menginstruksikan Bagian Hukum dan Kepegawaian untuk memfasilitasi diklat bagi pejabat perbendaharaan tersebut. (Eko Budi H./Dina Julita/HK)

Semua Berita