Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Dirjen PAUDNI: Samakan Nomenklatur Demi Keselarasan

Dirjen PAUDNI: Samakan Nomenklatur Demi Keselarasan
Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog didampingi Kepala P2 PAUDNI Reg I Jayagiri, Djayeng Baskoro saat memberikan pengarahan pada kegiatan Workshop Pemantapan dan persiapan pelaksanaan RKA KL 2013 di Aston Cengkareng, 4/11/2012 (Dok. Teguh Susanto/HK)

06 November 2012 00:00:00

JAKARTA. Perbedaan nomenklatur Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI).

“Di dinas pendidikan, namanya bidangnya saja masih ada yang PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal) atau PLS (Pendidikan Luar Sekolah). Seharusnya, agar kebijakan dapat berjalan dengan baik, nomenklatur dinas pendidikan harus sama dengan Pemerintah Pusat,” ujar Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog di depan para peserta Workshop Pemantapan dan Persiapan Pelaksanaan RKA-KL di Hotel Aston Cengkareng, Jakarta, Minggu (4/11).

Dengan kondisi ini, ujar Dirjen PAUDNI, penanganan program PAUDNI menjadi terpecah dalam pelaksanaannya. Misalnya, penanganan Taman Kanak-Kanak (TK) masih ada yang dibina bidang pendidikan dasar (dikdas) dinas pendidikan setempat, ataupun pendidikan kesetaraan masih dibina pada bidang PNFI. Hal ini tentunya menyebabkan ketidakselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

“Selama sembilan bulan saya menjabat, sudah cukup bagi saya untuk menyimpulkan ketidakselarasan ini. Pengalokasian dana APBN dan APBD pun menjadi tidak nyambung. Inilah yang membuat mesin PAUDNI selama ini berjalan seret,” kata Reni Akbar-Hawadi, panggilan akrab Dirjen PAUDNI.

Oleh karena itu itu ia mengimbau agar kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia untuk duduk bersama dengan bupati atau gubernur agar menerbitkan peraturan mengenai ketentuan nomenklatur yang sama antara dinas pendidikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal PAUDNI. (Dina Julita/HK)

 

Semua Berita