Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Daerah Berindeks Fiskal Rendah Prioritas Penerima Bantuan

Daerah Berindeks Fiskal Rendah Prioritas Penerima Bantuan
Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Workshop Pemantapan dan Persiapan RKA KL 2013

04 November 2012 00:00:00

JAKARTA. Lembaga pendidikan nonformal dan satuan pendidikan PAUDNI yang ada di daerah yang berindeks fiskal rendah akan mendapat prioritas dalam mendapatkan bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI).

Demikian dinyatakan oleh Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog pada pembukaan Workshop Pemantapan dan Persiapan Pelaksanaan RKA-KL Ditjen PAUDNI Tahun 2013 di Jakarta, Sabtu (10/4).

Ditjen PAUDNI melansir ada 15 provinsi dan 269 kota/kabupaten di Indonesia yang berindeks fiskal rendah. Indeks ini ditentukan melalui besar pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang dikurangi belanja pegawai serta jumlah penduduk miskin sebagai pembagi.

“Daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah harus didukung. Oleh karena itu kami akan mengutamakan pemberian bantuan untuk lembaga-lembaga di daerah tersebut,” kata Lydia yang akrab dikenal sebagai Reni Akbar-Hawadi.

Reni menyatakan dalam pemberian bantuan harus berdasarkan data. Guru Besar Universitas Indonesia ini juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian bantuan dapat terdistribusi secara merata.

“Dengan penguatan data, penerima bantuan bukan ‘siapa cepat dia dapat” tapi berdasarkan kebutuhan,” kata Reni.

Selain itu, Reni juga mengajak pemerintah daerah untuk terus memberikan perhatian bagi PAUDNI dengan mengalokasikan anggaran pendapatan daerah yang memadai.

“Untuk mengembangkan PAUDNI kita tidak hanya bisa mengandalkan anggaran yang dikucurkan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) saja, tapi juga APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ujar Reni. (Dina Julita/HK)

Semua Berita