Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Masih Banyak Pemda Kurang Memahami Alokasi Anggaran PAUD

Masih Banyak Pemda Kurang Memahami Alokasi Anggaran PAUD
Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar didampingi Ella Yulaelawati, Direktur Pembinaan PAUD pada Rapat Koordinasi Pemantapan Eksekusi Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Pendidikan Tahun 2018, di Hotel Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat (13/2)

14 Februari 2018 00:23:41

Mataram, PAUD dan Dikmas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Dit. Bin PAUD) Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan Eksekusi Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2018, Selasa (13/02). Rakor ini diselenggarakan karena hingga saat ini masih banyak daerah yang beda persepsi dan kurang memahami tentang alokasi anggaran untuk PAUD. “Masih banyak Pemerintah Daerah yang kurang memahami alokasi anggaran untuk PAUD. Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan seluruh pengambil keputusan keuangan daerah dapat memahami alokasi anggaran DAK dan BOP, serta terjadi kesamaan persepsi antara pengelola keuangan dan dinas pendidikan, agar pendidikan anak usia dini benar-benar dijalankan sebagaimana termaktub dalam standar pelayanan minimum bagi masyarakat,“ papar Ella. Masih dalam kegiatan yang sama, Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Harris Iskandar menegaskan bahwa banyak pemerintah daerah yang terlambat mengajukan bantuan BOP, karena tidak mengalokasikan manajemen dan masih ada yang mengajukan di akhir tahun. “Saya ingatkan pemerintah daerah, agar menjalankan BOP sesuai petunjuk teknis (juknis) dan turut mengawasi pelaksanaan anggaran sehingga benar-benar tersalurkan. Ini semua demi pendidikan anak-anak kita," ungkap Harris. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat karena para pengelola keuangan daerah bisa mendapat arahan dan bertanya kepada sumbernya. Serta dalam kesempatan ini pun Harris berpesan, agar pemerintah daerah juga dapat melaksanakan BOP dan DAK di awal tahun atau setidaknya maksimal tengah tahun. “Jangan dibiasakan semua disiapkan dan pengajuan BOP dan DAK di akhir tahun. tidak akan kami layani, jalankan program di awal tahun serta sesuai juknis,“ ujar Harris. Acara yang diselenggarakan selama empat hari sejak 12-15 Februari untuk regional I Wilayah Timur di Hotel Lombok Raya, Nusa Tenggara Barat. Selain diikuti oleh 181 peserta dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pendidikan dari 11 Provinsi, yaitu : Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Turut hadir perwakilan asosiasi mitra PAUD seperti: Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), serta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI). (Tim Warta/RN/DV/KS) Semua Berita