Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

PAUD dan Dikmas Semakin Mendapat Perhatian Pemangku Kepentingan

PAUD dan Dikmas Semakin Mendapat Perhatian Pemangku Kepentingan

15 Februari 2018 01:20:22

Mataram, PAUD dan Dikmas. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semakin mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan dan pegiat pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari peningkatan APK tahun 2017 mencapai 74,28 persen naik 2 persen dari tahun sebelumnya 72,35 persen tahun 2016.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ella Yullaelawati, saat Rapat Koordinasi PAUD dan Pendidikan Masyarakat Regional I Wilayah Timur di Mataram,Rabu (14/2). Menurut Ella,paud berkualitas dan universal itu akan semakin meningkat seiring dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 2 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM),yang menuntut seluruh pemerintah daerah untuk segera mewujudkan pendidikan anak usia dini berkualitas universal. Juga sebagai wujud komitmen dunia dan Indonesia yang menjamin pendidikan bagi seluruh anak usia dini.

“Mesti ada koordinasi dan kolaborasi yang kuat antarinstansi pemerintah baik pusat dan daerah,juga pegiat dan pelaku pendidikan dalam meningkatkan kualitas PAUD,” ujarnya.

Ella mengingatkan peserta Rakornas yang kebanyakan sebagai kepala dinas pendidikan kota/kabupaten,meski tuntutan penyelenggaraan PAUD semakin tinggi kepala daerah dan pemangku kepentingan agar tetap berhati-hati dalam pendirian lembaga PAUD baru,serta tetap harus memenuhi 8 standar kualitas. Juga mempercepat proses akreditasi PAUD yang sudah berjalan dan terbukti bermanfaat bagi anak-anak usia dini di sekitarnya.

“Pemangku kepentingan, kepala dinas pendidikan agar lebih ketat saat memberikan izin mendirikan dan melakukan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan lembaga PAUD. Jangan sampai nanti lembaga tersebut hanya sekedar berdiri, dalam artian tidak memperhatikan kualitas sarana dan prasarana serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya. Mereka hanya menuntut berbagai hal dan mengandalkan bantuan sosial (bansos) untuk bertahan hidup,“ ungkap Ella.

Selain itu Direktur meminta kepada kepala dinas pendidikan/kepala bidang PAUD, agar membantu lembaga PAUD yang memiliki izin untuk segera mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN). Sehingga dengan adanya NPSN lembaga bisa mengakses program dan bantuan PAUD, termasuk lembaga PAUD milik TNI dan Polri. Sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 2 Tahun 2018, tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD tahun 2018.

Ditambahkan Ella, Direktorat Pembinaan PAUD pada tahun 2018 ini berencana menyelenggarakan acara apresiasi untuk Kepala Daerah yang telah memberikan beasiswa, bagi guru dan penghargaan bagi guru PAUD laki-laki. Karena selama ini,menurut Ella, lembaga PAUD kebanyakan didominasi oleh tenaga pendidik wanita dan nuansa pembelajaran sertap feminin. Padahal peserta didik di PAUD bukan hanya anak perempuan tapi ada laki-laki. (Tim Warta PAUD dan Dikmas/MHF/KS)

Semua Berita