Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

KIP Menjamin Pendidikan Berkelanjutan

KIP Menjamin Pendidikan Berkelanjutan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar, sedang menyerahkan secara simbolis Kartu Indoneisa Pintar (KIP). (Fotogrpapher: Teguh Susanto)

15 Februari 2019 10:33:14

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya.

Program KIP ditujukan kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah hingga 21 tahun, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP diharapkan anak-anak indonesia tidak ada lagi yang tidak sekolah.

Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak pustus sekolah, program KIP juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah.

Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program KIP juga sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal atau Wajib Belajar 12 Tahun.

Manfaat KIP

KIP memiliki beberapa manfaat, yaitu : sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin, serta memastikan seluruh anak usia sekolah sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.

KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan atau Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.

KIP mendorong pengikutsertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

KIP ini sendiri diprioritaskan pada : penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), dari Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2014. Anak usia sekolah sampai dengan 21 Tahun, dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai Penerima manfaat BSM. Anak usia sekolah (6 - 21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Anak usia sekolah (6 -– 21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM Mandrasah), Anak usia sekolah (6 – 21 6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi atau korban musibah berkepanjangan atau bencana alam melalui jalur Form Usulan Sekolah/Madrasah (FUS/FUM).

Untuk diketaui, sejak tahun 2015 hingga Agustus 2018, pemerintah telah membagikan dana keseluruhannya sebesar Rp35,7 triliun untuk 27,9 juta siswa penerima KIP di seluruh tanah air.

“Ini salah satu program unggulan dari kabinet kerja yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka untuk memperluas akses peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik, baik melalui jalur formal maupun non formal,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai menutup acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Bojongsari, Depok, Rabu (13/2)

Menurut Mendikbud, capaian KIP pada tahun 2015 capaiannya adalah 10 juta pada, kemudian 10,9 juta pada tahun 2016 dan seterusnya untuk tahun terakhir 2018 sekarang 7 juta dan untuk tahun 2019 masih terus dilakukan pembagian KIP.

“Sehingga total program Indonesia Pintar tahun 2015 sampai bulan Agustus 2018 itu telah disalurkan dana seluruhnya sejumlah Rp 35.740.676.660,- ungkap Mendikbud.

Adapun fokus pemerintah dalam KIP ini adalah mekanisme penyaluran yang semula pada awalnya itu berupa kartu biasa namun mulai sekarang ini sudah 70% menggunakan cashless, jadi itu sekarang bisa digunakan sekaligus untuk ATM sehingga peserta didik bisa mengambil setiap saat, dan bisa mengambil sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak harus sekaligus mengambil.

Muhadjir Effendy menjelaskan lebih lanjut pemberian KIP ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang droup out, memberikan jaminan melanjutkan sekolah dan bapak presiden juga menyampaikan supaya para siswa yang mengikuti kursus juga mendapatkan KIP.

Kesetaraan Berhak KIP

Sementara itu, Direktur Bindiktara Ditjen PAUD dan Dikmas, Samto mengungkapkan KIP diberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu atau dari keluarga yg menerima program PKH.

Bagi anak yang ikut di paket A mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 450 ribu, paket B Rp 750 ribu dan paket C Rp 1 juta. Gunanya membantu mereka agar tetap belajar, walaupun tidak belajar di sekolah namun belajar di pendidikan kesetaraan agar bisa mendapatkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan pembelajaran, bukan untuk membeli pulsa, misalnya sepatu, buku, alat tulis, transportasi dari rumah ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Anak-anak yang mendapatkan KIP di kesetaraan sebanyak 215.398 tersebar di seluruh indonesia.

Menurut Samto, masih terdapat kendalanya adalah ketika proses pengambilan dana di bank, paket A paket B kan setara dengan anak SD SMP jadi harus didampingi orangtua. Namun terkadang ada juga yang mengambil paket A atau B itu sudah menikah, bekerja jadi jauh dari orang tua. Sehingga harus koordinasi dengan pihak BRI bagi anak-anak yang sudah dewasa atau umur 17 tahun ke atas ada pengecualian tidak harus didampingi orang tua.

KIP berawal dari tahun 2016 selain memberikan bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu pendidikan formal di sekolah juga bagi anak-anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan (non formal) di PKBM. Hal tersebut agar anak yang tidak masuk sekolah bisa masuk kembali di sekolah formal atau pendidikan kesetaraan.

Untuk diketahui, angka putus sekolah cukup tinggi di 2016 data anak sekolah yang tidak sekolah sekitar 4,1 juta, namun yang dilayani pendidikan kesetaraan baru sekitar 500 ribu karena kendalanya KIP langsung diberikan dan kurang pemahaman masyarakat dalam menindak lanjuti pemberian KIP. Pada tahun 2016 baru sekitar 63 ribu, 2017 jadi 240 ribu. Hingga saat ini, data peserta didik kesetaraan sampai 31 januari 2019 suda 900rb lebih yang menerikan KIP. ““Untuk tahun ini, target KIP bertambah 450 ribu,”,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy berpesan supaya program KIP ini dapat menjamin siswa tidak ada laKIP Menjamin Pendidikan Berkelanjutan

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya.

Program KIP ditujukan kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah hingga 21 tahun, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP diharapkan anak-anak indonesia tidak ada lagi yang tidak sekolah.

Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak pustus sekolah, program KIP juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah.

Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program KIP juga sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal atau Wajib Belajar 12 Tahun.

Manfaat KIP

KIP memiliki beberapa manfaat, yaitu : sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin, serta memastikan seluruh anak usia sekolah sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.

KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan atau Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.

KIP mendorong pengikutsertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

KIP ini sendiri diprioritaskan pada : penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), dari Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2014. Anak usia sekolah sampai dengan 21 Tahun, dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai Penerima manfaat BSM. Anak usia sekolah (6 - 21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Anak usia sekolah (6 -– 21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM Mandrasah), Anak usia sekolah (6 – 21 6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi atau korban musibah berkepanjangan atau bencana alam melalui jalur Form Usulan Sekolah/Madrasah (FUS/FUM).

Untuk diketaui, sejak tahun 2015 hingga Agustus 2018, pemerintah telah membagikan dana keseluruhannya sebesar Rp35,7 triliun untuk 27,9 juta siswa penerima KIP di seluruh tanah air.

“Ini salah satu program unggulan dari kabinet kerja yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka untuk memperluas akses peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik, baik melalui jalur formal maupun non formal,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai menutup acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Bojongsari, Depok, Rabu (13/2)

Menurut Mendikbud, capaian KIP pada tahun 2015 capaiannya adalah 10 juta pada, kemudian 10,9 juta pada tahun 2016 dan seterusnya untuk tahun terakhir 2018 sekarang 7 juta dan untuk tahun 2019 masih terus dilakukan pembagian KIP.

“Sehingga total program Indonesia Pintar tahun 2015 sampai bulan Agustus 2018 itu telah disalurkan dana seluruhnya sejumlah Rp 35.740.676.660,- ungkap Mendikbud.

Adapun fokus pemerintah dalam KIP ini adalah mekanisme penyaluran yang semula pada awalnya itu berupa kartu biasa namun mulai sekarang ini sudah 70% menggunakan cashless, jadi itu sekarang bisa digunakan sekaligus untuk ATM sehingga peserta didik bisa mengambil setiap saat, dan bisa mengambil sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak harus sekaligus mengambil.

Muhadjir Effendy menjelaskan lebih lanjut pemberian KIP ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang droup out, memberikan jaminan melanjutkan sekolah dan bapak presiden juga menyampaikan supaya para siswa yang mengikuti kursus juga mendapatkan KIP.

Kesetaraan Berhak KIP

Sementara itu, Direktur Bindiktara Ditjen PAUD dan Dikmas, Samto mengungkapkan KIP diberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu atau dari keluarga yg menerima program PKH.

Bagi anak yang ikut di paket A mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 450 ribu, paket B Rp 750 ribu dan paket C Rp 1 juta. Gunanya membantu mereka agar tetap belajar, walaupun tidak belajar di sekolah namun belajar di pendidikan kesetaraan agar bisa mendapatkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan pembelajaran, bukan untuk membeli pulsa, misalnya sepatu, buku, alat tulis, transportasi dari rumah ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Anak-anak yang mendapatkan KIP di kesetaraan sebanyak 215.398 tersebar di seluruh indonesia.

Menurut Samto, masih terdapat kendalanya adalah ketika proses pengambilan dana di bank, paket A paket B kan setara dengan anak SD SMP jadi harus didampingi orangtua. Namun terkadang ada juga yang mengambil paket A atau B itu sudah menikah, bekerja jadi jauh dari orang tua. Sehingga harus koordinasi dengan pihak BRI bagi anak-anak yang sudah dewasa atau umur 17 tahun ke atas ada pengecualian tidak harus didampingi orang tua.

KIP berawal dari tahun 2016 selain memberikan bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu pendidikan formal di sekolah juga bagi anak-anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan (non formal) di PKBM. Hal tersebut agar anak yang tidak masuk sekolah bisa masuk kembali di sekolah formal atau pendidikan kesetaraan.

Untuk diketahui, angka putus sekolah cukup tinggi di 2016 data anak sekolah yang tidak sekolah sekitar 4,1 juta, namun yang dilayani pendidikan kesetaraan baru sekitar 500 ribu karena kendalanya KIP langsung diberikan dan kurang pemahaman masyarakat dalam menindak lanjuti pemberian KIP. Pada tahun 2016 baru sekitar 63 ribu, 2017 jadi 240 ribu. Hingga saat ini, data peserta didik kesetaraan sampai 31 januari 2019 suda 900rb lebih yang menerikan KIP. ““Untuk tahun ini, target KIP bertambah 450 ribu,”,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy berpesan supaya program KIP ini dapat menjamin siswa tidak ada lagi droup out dan jaminan meneruskan ke perguruan tinggi. (Tim Warta/SW/KS)

Semua Berita