Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Pemerintah Anggarkan Rp4,4 Triliun Untuk PAUD

Pemerintah Anggarkan Rp4,4 Triliun Untuk PAUD

14 Maret 2019 19:25:24

Yogyakarta, PAUD dan Dikmas, Kemendikbud. Bagi Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2019 merupakan tahun yang menarik sekaligus penuh tantangan. Hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

”Tahun ini merupakan tahun pelaksanaan PP tentang SPM tersebut.” Demikian disampaikan Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar, pada pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUD dan Dikmas Tahun 2019 di Yogyakarta, 12 Maret kemarin.

Dikatakan menarik karena Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menerapkan SPM untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. Dengan adanya PP ini diibaratkan ”kita ini naik kelas". Ini adalah sebuah lompatan lanjut Harris. Saya bersyukur, karena dalam kunjungan ke Jawa Timur beberapa hari yang lalu, sebagian Bupati sudah sangat paham tentang SPM.   Indikatornya adalah dengan telah dianggarkan penerapan SPM pada APBD masing-masing," katanya.

"Dalam mendukung pelaksanaan SPM tersebut, Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik. DAK fisik untuk jenjang Taman Kanak-kanak dianggarkan sebesar Rp239,5 miliar dan untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebesar Rp375 miliar. Sedangkan DAK nonfisik, untuk PAUD sebesar Rp4,475 triliun, serta pendidikan keseteraan Rp1,54 triliun. DAK untuk PAUD sebesar Rp 600 ribu per anak diperuntukkan bagi 1.998 sasaran yang meliputi 7,4 juta siswa PAUD. Sedangkan untuk kesetaraan sebanyak Rp 925 ribu diperuntukkan bagi   176 SKB dengan total peserta didik sebanyak 925 ribu orang, ” ujar Harris.

Diakui Harris, besaran DAK ini sebuah lonjakan yang luar biasa sehingga perlu ada perhatian dan kesamaan langkah pada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Ditjen PAUD dan Dikmas membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengawal dan mengawasi penggunaan DAK tersebut.

”Ini yang beda dengan sebelumnya. Perlu kerja lebih keras lagi sebab tidak mudah mengawasi program yang melibatkan banyak orang. Ini tantangan kita,” tekan Harris.

Menurut Harris, Pemerintah menaikkan DAK khusus untuk PAUD itu dengan kesadaran, bahwa keberadaan PAUD berdampak sangat nyata dan signifikan dalam Sistim Pendidikan Nasional. ”Bila pendidikan di PAUD ditingkatkan dan terus kita perbaiki, Insya Allah akan berkurang angka putus sekolah bagi siswa di sekolah dasar, dan sekolah menengah, ” ujarnya.

Pemberian DAK untuk PAUD itu dalam upaya menciptakan PAUD yang berkualitas, salah satunya dengan mewujudkan PAUD yang holistik integratif. Harris juga mengingatkan, bahwa semua itu bertujuan untuk kesejahteraan anak tidak sekedar pendidikan dan pengasuhan.

Saat ini ada sekitar 230 ribuan PAUD yang 99 persen diantaranya milik persennya masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi dalam PAUD. Selain meningkatkan DAK untuk PAUD, juga mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota mengembangkan taman kanak-kanak pembina dan PAUD percontohan. (Tim Warta/MHF/YP/ KS)

Semua Berita