Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Ditjen PAUD & Dikmas Tindak Lanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Dari BPK RI

Ditjen PAUD & Dikmas Tindak Lanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Dari BPK RI

09 September 2019 17:23:39

Jakarta, PAUD dan Dikmas. “Sungguh disayangkan jika masih saja ada temuan laporan keuangan yang bermasalah”. Kedepannya jangan sampai terulang lagi dan kita wajib tindak lanjuti temuan tersebut, ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Sesditjen PAUD dan Dikmas), Wartanto, ketika memberi pengarahan saat rapat kerja tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2014-2018 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Senin (2/9).

Temuan tersebut antara lain penatausahaan persediaan, rapat di luar kantor, pengadaan barang dan jasa, pembayaran tunjangan kinerja, BMN, dan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah atau bantuan sosial, ujar Sesditjen menjelaskan.

Terkait dengan temuan tunjangan kinerja yang masih berbeda-beda dalam perhitungan dan pembayaran, Wartanto memerintahkan Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), untuk memberikan sosialisasi kepada masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, sehingga terdapat pemahaman yang sama dan tidak menjadi temuan lagi.

Wartanto menginstruksikan kepada semua satker agar temuan Sistem Pengendalian Internal terkait dengan aministrasi dapat diselesaikan minggu ini juga, dan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, harus dilakukan penyetoran ke kas negara segera. Keterlambatan terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun temuan Inspektorat Jenderal Kemendikbud berdampak terhadap kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas.

Waktu penyelesaian temuan adalah 60 hari sejak LHP diterima satker, kinerja yg kurang baik akan berdampak munculnya sanksi salah satunya sanksi pada tunjangan kinerja di satuan kerja, pungkas Wartanto. (Tim warta/AS/MHF/KS)

Semua Berita