Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Terbitkan SE Mendikbud Cegah Siswa Terlibat Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Terbitkan SE Mendikbud Cegah Siswa Terlibat Aksi Unjuk Rasa Anarkis

10 Oktober 2019 10:20:27

Jakarta, PAUD dan Dikmas. Cegah para siswa terkena hasutan dan ajakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa di jalan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019, tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi Unjuk Rasa Berpotensi Kekerasan, tertanggal 27 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia.
Dikutip dari kemendikbud.go.id, Mendikbud meminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi serta Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kotamadya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan peserta didik dari aksi unjuk rasa yang berpotensi dirinya dan orang lain.
Isi SE dan Mendikbud adalah memastikan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru untuk: memantau, mengawasi serta menjaga keamanan peserta didik di dalam dan di luar sekolah. Menjalin kerja sama dengan orang tua/wali untuk memastikan putera/puterinya mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan serta Membangun komunikasi harmonis dengan peserta didik.
Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan pemikiran kritis, bakat dan kreativitas peserta didik masing-masing. Memastikan Pengurus Organisasi siswa Intra Sekolah (OSIS) khususnya dan peserta didik pada umumnya untuk tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyesatkan.
Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta didik yang terdampak dalam aksi unjuk rasa; dan memastikan pihak memastikan pihak siapa saja dengan maksud dan tujuan apa saja untuk tidak melibatkan peserta didik dalam kegiatan unjuk rasa yang berpotensi pada tindakan kekerasan, kekacauan dan pengrusakan.
Surat Edaran tersebut dibuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Mendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. (Tim Warta/ MHF/AS/KS/ Sumber: kemdikbud.go.id)

Semua Berita