Logo Setditjen PAUD dan Dikmas

DITJEN PAUD & DIKMAS

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam penguatan lembaga dan peningkatan mutu layanan pendidikan PAUD & DIKMAS.

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS terdiri dari:

  • Bagian Perencanaan dan Penganggaran
  • Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
  • Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian
  • Bagian Umum dan Kerja Sama

FUNGSI

  1. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD dan Dikmas
  2. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran
  3. peningkatan kualitas pendidikan karakter anak dan remaja
  4. pengelolaan data dan informasi
  5. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat
  6. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan
  7. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum
  8. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana
  9. pengelolaan kepegawaian
  10. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat
  11. pengelolaan barang milik negara
  12. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

PROGRAM UNGGULAN

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan skala nasional terpadu dan menjadi sumber data utama pendidikan nasional. Tak terkecuali pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Seluruh lembaga PAUD dan Dikmas harus mememutkahirkan data melalui sistem Dapodik. Sejak tahun 2017, dapodik telah digunakan untuk ujian nasional pendidikan kesetaraan. Se ap peserta ujian wajib terda ar dalam data Dapodik. Jika dak terda ar maka dak bisa mengiku ujian nasional kesetaraan. Aplikasi Dapodik dapat diakses melalui alamat h p:// app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/dapodik.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan. Untuk menjamin mutu layanan satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan seluruh lembaga PAUD dan Dikmas terakreditasi pada 2020.

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas bekerja sama dengan Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF untuk proses akreditasi agar satuan pendidikan memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Delapan Standar Nasional Pendidikan melipu standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Sejak 2017, urusan PAUD dan Dikmas yang semula kewenangan provinsi, kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Balai Pusat Kegiatan Belajar (BPKB) di provinsi yang selama ini menangani kegiatan dan program PAUD dan Dikmas telah dialihkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud.

Pengalihan tersebut sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan didukung Mendagri melalui surat Mendagri nomor 421.9/1432/SJ tanggal 18 April 2016 perihal Tanggapan Surat Kesediaan Menerima Pengembalian/Pengalihan BPKB ke Pusat. Perubahan status tersebut telah di ndaklanju dengan perencanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penguatan pegawai dan kelembagaan. Di antaranya penataan SDM, sarana dan prasarana, serta penguatan program kerja pada 21 UPT tersebut. Selain itu, masing-masing UPT PAUD dan Dikmas di seluruh Indonesia telah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT). Unit ini siap memberikan beragam layanan informasi kepada masyarakat.

Untuk menetapkan kebijakan yang inova f dan krea f, Ditjen PAUD dan Dikmas memerlukan berbagai model pengembangan program. Model yang dihasilkan tersebut dapat digunakan masyarakat untuk memecahkan masalah bidang PAUD Dan Dikmas. Selain itu, model yang dikembangkan ini dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan mutu satuan PAUD Dan Dikmas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Ditjen PAUD dan Dikmas meraih penetapan sebagai Unit Utama Wilayah Bebas Korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Layanan birokrasi yang bersih dan tanpa pungutan liar (pungli) menjadi komitmen bersama. Komitmen ini seiring dengan prestasi Kemendikbud dalam hal pelaporan keuangan. Kemendikbud meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2013. Hal ini menjadi mo vasi untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat agar mampu mempertahankan wilayah bebas korupsi.

Ditjen PAUD dan Dikmas memiliki Tim Siaga Bencana, yang selalu siap diterjunkan saat bencana terjadi. Tim siaga ini diterjunkan saat tanggap darurat yang bertugas memas kan bahwa layanan PAUD dan Dikmas tetap berjalan. Misalnya membangun PAUD darurat, dan memberikan terapi mental bagi korban bencana, terutama anak-anak.

Pada penanganan gempa Lombok, serta tsunami Palu Tim Ditjen PAUD dan Dikmas menyerahkan bantuan antara lain: makanan sehat, pakaian, dan obat-obatan, tenda Pembelajaran, alat permainan eduka f (APE), seragam untuk anak-anak PAUD. Selain bantuan berupa barang, Ditjen PAUD dan Dikmas juga menyalurkan bantuan uang tunai melalui organisasi mitra.

Saka Widya Budaya Bak merupakan Satuan Karya Gerakan Pramuka di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk pada 23 November 2013. Salah satu tujuan pendirian satuan ini adalah untuk mempercepat program-program PAUD dan pendidikan masyarakat. Antara lain program pendidikan keaksaraan, TBM, dan Pendidikan Kesetaraan.

SWBB diharapkan dapat berkembang di semua provinsi di Indonesia dan berperan ak f untuk mengembangkan pendidikan dan budaya di Indonesia. Gerakan ini juga menjadi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia.

ATAS